Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerjasaama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kerjasama ini berkaitan dengan Penyediaan Layanan Nomor Darurat dan Penyebarluasan SMS Peringatan Dini Bencana. Dimulainya kerjasama ini setelah dilakukan penandatanganan MoU kesepakatan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kalamullah Ramli dan Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/2/2016). Penyediaan layanan telepon darurat bebas biaya bagi warga Jakarta ini dengan nomor 112. Nomor nomor telepon ini dapat dihubungi hanya pada wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta melalui seluruh operator telepon. Call center ini ditunjukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat (public safety) seperti halnya layanan 911 di Amerika. Dalam kata sambutanya Ahok menyayangkan tidak bisa menggunakan nomor 119 yang sebelumnya digunakan untuk memanggil ambulans. "Masalah paling utama adalah masalah (masih bayar) sebelumnya, kita semua akan ganti 112. Semua dilupakan, kita fokuskan 112. Saya pikir 119 keren juga (kalau bisa dipakai), Amerika 911, kita 119," kata Ahok. Layanan 112 ini dapat digunakan untuk warga Jakarta yang mengalami hal-hal yang terkait dengan keamanan, emergency, kenyamanan, keselamatan. Contohnya seperti membutuhkan ambulance, perahu karet logistik, kedaruratan bencana, polisi dan kebencanaan lainnya. "Saya yakin 112 ini akan bermanfat kalau memang dari Pemda DKI ini menyediakan pelayanan dengan baik terutama para oprator tindakan yang cepat, ini semua bisa jalan," jelas Ahok. Layanan ini dikelola oleh BPBD DKI Jakarta ini diberikan nama Call Center "Jakarta Siaga 112". Layanan ini dapat digunakan oleh seluruh oprator dan tanpa menggunakan pulsa, alias gratis. Layanan 112 ini akan menggantikan nomor telepon siaga bencana 164 yang telah beroprasi selama ini. Selain itu layanan penyebarluasan SMS peringatan dini bencana banjir akan diberikan khusus bagi warga yang tinggal atau akan melintas dekat aliran sungai di Jakarta. Antara lain Ciliwung, Krukut, Angke, Pesanggrahan, Sunter, dan Cipinang. Cara kerjanya layanan ini adalah ketika dinas tata air menyampaikan informasi bahwa tinggi muka air sungai di pos monitoring menunjukan ketinghian air tertentu hingga mencapai siaga II atau I maka BPBD DKI dan Dinas Kominfomas akan membroadcast pesan peringatan dini melalui system yang telah disepakati antara Kominfo dengan dan PT Telkom kepada seluruh oprator seluler yabg beroprasi di Jakarta khususnya di BTS-BS pada tepi sungai tersebut. "Dengan adanya layanan ini diharapkan warga dapat bersiap siaga menghadapi banjir akan tiba, mengurangi kerugian dan korban yang mungkin terjadi. Tentunya dengan mematuhi himbauan evakuasi ketempat aman atau pos-pos yang telah disediakan pemprov DKI," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di tempat yang sama. Pelaksanaan layanan 112 ini masih menunggu selesainya peraturan presiden yang menjadi payung hukum pemberlakuannya. Jika payung hukum ini telah rampung, maka Call Center Siaga 112 akan segegra di launching dan diterapkan.